31 January 2025
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selama ini telah gencar dalam upaya memberantas perjudian online. Berbagai tindakan tegas seperti pemblokiran ribuan situs judi ilegal sudah dilakukan untuk menciptakan dunia maya yang lebih aman dan sehat. Namun, sebuah isu mencuat yang mengejutkan publik: dugaan adanya oknum pegawai Kominfo yang justru terlibat dalam melindungi situs judi online. Tindakan yang bertolak belakang dengan kebijakan resmi ini memicu kekecewaan dan pertanyaan besar tentang integritas lembaga negara dalam menjaga keberlangsungan kebijakan yang sudah ditetapkan.
Dugaan keterlibatan pegawai Kominfo dalam melindungi situs judi online https://www.baskiseli.com/ pertama kali terungkap melalui sejumlah laporan dan bukti yang mencurigakan. Sejumlah situs judi yang sebelumnya sudah diblokir kembali beroperasi, dengan beberapa di antaranya diketahui menggunakan "jalan belakang" untuk lolos dari pemantauan dan pemblokiran. Yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya dugaan bahwa oknum-oknum tertentu di dalam Kominfo terlibat dalam memuluskan jalan bagi situs-situs ilegal tersebut. Temuan ini semakin memperburuk citra lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dunia digital di Indonesia.
Kasus ini tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Selama ini, Kominfo dikenal memiliki peran vital dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas digital, termasuk mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk perjudian online. Namun, jika benar adanya keterlibatan oknum di dalam lembaga ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk memberantas perjudian online bisa tergerus. Masyarakat akan semakin ragu apakah upaya yang dilakukan pemerintah benar-benar serius, atau justru ada pihak-pihak dalam pemerintahan yang memanfaatkan posisi mereka untuk melindungi praktik ilegal tersebut.
Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan bahwa setiap pegawai, terutama di tingkat lembaga seperti Kominfo, tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat. Tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti bersalah harus segera dilakukan untuk menjaga integritas lembaga negara. Selain itu, untuk menghindari keraguan publik, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil untuk memberantas judi online. Ke depan, pemberantasan situs judi online bukan hanya tentang memblokir akses, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga integritas dalam setiap lapisan pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan judi online harus dijaga, dan untuk itu, transparansi dan ketegasan dalam menegakkan hukum sangat dibutuhkan. Pemerintah harus bertindak tegas untuk memastikan bahwa tidak ada pihak, baik di dalam maupun luar lembaga, yang dapat menyalahgunakan posisi mereka untuk melindungi praktik perjudian yang merugikan banyak pihak.